(Vibizmedia – Nasional) Sebagai langkah strategi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bersama Kementerian Dalam Negeri melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) training of facilitator (ToF).
Menteri PPPA Yohana Yambise mengatakan bahwa penandatanganan MoU tersebut merupakan upaya meningkatkan kesetaraan gender khusus di bidang politik terkait jelang pemilihan umum (Pemilu) 2019 mendatang.
Langkah strategis yang dilakukan dengan membentuk fasilitator yang mampu mentransformasikan nilai-nilai politik yang berkeadilan gender, ungkap Yohana, Selasa (27/9).
Masih banyaknya ketimpangan gender di beberapa daerah di Indonesia dan dalam indeks pembangunan gender masih terlihat ‘gap’ yang cukup besar bahwa laki-laki masih mendominasi posisi strategis, padahal jumlah perempuan mencapai setengah dari jumlah penduduk di Indonesia.
Disamping itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan dalam rangka menyukseskan pilkada serentak, pemerintah mendorong agar perempuan baik di lingkup kerja dan keluarga menggunakan hak pilihnya sesuai dengan kepentingan politik dan nurani politik dan juga mampu memimpin daerah dan mengerjakan amanah yang dipercayakan padanya, ungkapnya.
Untuk itu, pemerintah akan membantu peran perempuan dalam pemerintahan khususnya di daerah-daerah agar dapat menduduki legislatif dan lembaga strategis lainnya dengan menyiapkan sekolah politik di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia bagi 68.881 orang.