Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bersama Kementerian Dalam Negeri melakukan penandatangan kesepakatan bersama (MoU) sebagai langkah strategi dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam acara tersebut, Kementerian PPPA sekaligus menggelar training of facilitator untuk meningkatkan kesetaraan gender khususnya di bidang politik terkait jelang pemilu 2019 mendatang.

"Training of facilitator (ToF) ini adalah salah satu langkah strategis sebagai pelaksanaan MoU dan bagian dari upaya membentuk fasilitator yang mempu mentransformasikan nilai-nilai politik yang berkeadilan gender," kata Menteri PPPA Yohana Yambise dalam acara penandatangan MoU sekaligus ToF tersebut di Royal Kuningan Hotel, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (27/09/2016).

Yohana mengatakan bahwa penandatangan MoU sekaligus acara ToF itu adalah upaya dalam menyukseskan Nawacita yang salah satu prioritasnya adalah meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik. Hal tersebut harus dilakukan mengingat masih banyaknya ketimpangan gender di beberapa daerah di Indonesia.

"Dalam indeks pembangunan gender masih terlihat 'gap' yang cukup besar bahwa laki-laki masih mendominasi posisi strategis dibanding dengan jumlah perempuan yang sangat banyak di negara ini yaitu setengah dari jumlah pemduduk di Indonesia," kata Yohana.

Senada dengan Menteri Yohana, Mendagri Tjahjo Kumolo yang turut hadir dalam acara tersebut mengatakan bahwa perempuan diharapkan bisa terlibat langsung dalam pilkada baik sebagai pemimpin maupun pemilih.

"Ini untuk menggerakan perempuan baik di lingkup kerja dan keluarga, untuk menyukseskan pilkada serentak dan mengajak perempuan untuk memggunakan hak pilihnya sesuai dengan kepentingan politik dan nurani politik dan juga mampu memimpin daerah dan mengerjakan amanah yang dipercayakan padanya," kata Tjahjo Kumolo dalam sambutannya.

Yohana pun berkeinginan agar kerjasama dengan Kemendagri ini bisa terus membantu peran perempuan dalam pemerintahan.
"Kita harus membangun bersama dan memberi semangat ke perempuan-perempuan terutama yang dari daerah-daerah, sedangkan kami tetap menginginkan perempuan duduk di legislatif dan lembaga strategis lainnya, untuk itu saya harap Mendagri bisa perhatikan posisi perempuan ini," lanjut Yohana.

Yohana berharap Kemendagri bisa mengawal program-program yang telah dikeluarkan oleh Kementerian PPPA untuk mendukung penguatan posisi dan peran perempuan dalam politik dan pemerintahan.

"Saya minta Bapak Mendagri untuk dimainkan dulu, sedikit demi sedikit, perempuan bisa kok, tidak perlu diragukan, tolong perhatikan dan prioritaskan perempuan di setiap lembaga," tutup Yohana.

Selain acara ToF tersebut, Kementerian PPA bersama Kemendagri juga menyiapkan sekolah politik bagi 68.881 orang di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia.